Program Jamkersal , malah membingungkan

Dimuat Jun 2nd, 2011 dalam Kategori Breaking news, Pemerintahan. Anda bisa mengikuti setiap tanggapan melalui RSS 2.0. Anda bisa meninggalkan tanggapan atau trackback untuk berita ini

Agus Ali Rosidi

Agus Ali Rosidi

Boyolali (Soloraya Online) -  Sosialisasi program pemerintah pusat tentang jaminan kesehatan persalinan (jamkersal), ternyata belum menembus lapisan bawah.

Agus Ali Rosidi, salah satu anggota Fraksi Nurani Partai Golkar mengatakan, masih banyak ibu hamil yang tengah proses persalinan masih menggunakan biaya sendiri. Sebab, masyarakat belum tahu jika pemerintah mengadakan program persalinan gratis.

”Jika kondisinya seperti ini, maka pemda belum sosialisasi sampai di bawah,” katanya, Rabu(1/6).

Menurutnya, pemda segera terjun ke pelosok desa, bahkan hingga tingkat RT. Hal ini dilakukan agar masyarakat segera tanggap bahwa proses persalinan kali ini tidak lagi dipungut biaya. Agar, bila sewaktu-waktu bersalin, dapat mengurus administrasi dengan lancar.

Program ini sebetulnya sudah disampaikan di tingkat bidan desa. Namun, bidan desa juga bingung dengan program ini. Sebab, klaim yang dipatok pemerintah sangat minim sekitar Rp 400 ribu per persalinan ibu hamil. Padahal, proses persalinan dengan cara normal bisa mencapai Rp 600 ribu lebih. Sementara, bidan desa bingung kelebihan biaya persalinan tidak bisa diklaimkan ke pemerintah.

”Temuan ini perlu dikaji agar masyarakat dan bidan desa tidak bingung,” kata anggota Komisi IV bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat ini.

Senada, Muhamad Basuni Al Faruq, anggota Fraksi PKS menambahkan, banyak yang menanyakan tentang klaim jamkersal khusus bagi persalinan normal atau proses operasi.

”Setelah diklarifikasi ke dinas terkait, ternyata proses operasi juga mendapat klaim jamkersal,” katanya.

Kebijakan ini dengan ketentuan bahwa persalinan cara operasi dirujuk dari bidan desa ke rumah sakit. Namun, masyarakat belum tahu tentang program persalinan ini. Sehingga bagi masyarakat yang melahirkan dengan cara operasi masih menanggung biaya sendiri mencapai jutaan rupiah.

Seluruh aspirasi dari masyarakat tentang jamkersal ini akan dibawa dalam pembahasan di tingkat komisi dengan memanggil dinas terkait. Sebab, jika tidak segera ditindaklanjuti, nanti masyarakat tidak paham program pemerintah pusat ini.

”Tetap dibawa ke pembahasan rapat koordinasi dengan eksekutif,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali Yulianto Prabowo mengatakan, program jamkersal ini baru dikeluarkan. Kini, pihaknya sudah membentuk tim sosialisasi ke masyarakat hingga tingkat bawah. ”Karena program baru, jadi belum diketahui masyarakat luas,” katanya. (Yulianto)

Tinggalkan Komentar

Galeri Foto

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK SEMUA STAF DAN JURNALIS SOLORAYAONLINE.COM DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.SEGERA HUBUNGI HOTLINE REDAKSI SOLORAYA ONLINE : 0271 - 2600064 , 081 329 605 272
Log in
SoloRaya OnlineOm Kicau Solo